20 Ruang, Rp3,8 Miliar: Proyek SMP 3 Guguak Kini Diuji dari RAB hingga Material
Nilai sekitar Rp3,8 miliar itu secara sederhana setara kurang lebih Rp190 juta untuk setiap ruang. Namun angka tersebut belum dapat dijadikan ukuran adanya pemborosan maupun penyimpangan. Penilaiannya harus ditarik ke dokumen yang lebih konkret, mulai dari RAB, gambar dan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, harga satuan, bukti pembelian hingga kondisi fisik bangunan di lapangan.
Di titik inilah persoalan menjadi menarik untuk ditelusuri. Informasi yang dihimpun menyebut terdapat sejumlah material yang dipersoalkan, antara lain bagian konstruksi atap yang disebut menggunakan kayu yang diduga pernah terpakai. Adanya bekas lubang paku pada sebagian kayu disebut menjadi salah satu dasar munculnya pertanyaan tersebut.
Namun, kondisi fisik semacam itu tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai pelanggaran. Yang harus dilakukan justru pemeriksaan teknis: apakah jenis kayu, kualitas, ukuran, kekuatan dan kondisi material tersebut sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pekerjaan. Jika sesuai, persoalan selesai pada tahap klarifikasi. Jika tidak, tentu diperlukan penjelasan lebih lanjut.
Sorotan juga mengarah pada sejumlah material lainnya, termasuk keramik dan kusen pintu kamar mandi yang disebut dipertanyakan kesesuaiannya dengan spesifikasi. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup dilakukan dengan melihat hasil akhir secara kasatmata. Material yang terpasang semestinya dicocokkan dengan merek, ukuran, jenis, volume dan standar kualitas sebagaimana tercantum dalam RAB maupun dokumen teknis.
Yang lebih penting justru berada di balik material tersebut: bagaimana mekanisme pembeliannya.
Informasi yang berkembang menyebut pengadaan sejumlah kebutuhan, seperti material atap, keramik dan kusen, dilakukan melalui pihak internal sekolah. Keterangan tersebut perlu diuji dengan dokumen resmi, termasuk siapa yang ditetapkan sebagai pelaksana, siapa yang memiliki kewenangan melakukan pembelian, siapa pemasoknya, berapa harga satuannya, serta bagaimana pembayaran dan penerimaan barang dicatat.
Pertanyaan publik semakin menguat karena muncul informasi mengenai dugaan rangkap peran dalam kegiatan swakelola, yakni pihak yang berada dalam struktur pelaksana kegiatan disebut juga berkaitan dengan pemasokan material. Jika informasi tersebut benar, persoalannya bukan otomatis berarti telah terjadi pelanggaran, tetapi potensi konflik kepentingan tersebut layak dibuka dan diuji berdasarkan aturan serta dokumen pembentukan tim swakelola.
Di sinilah transparansi menjadi penting. Sebab proyek menggunakan anggaran dalam jumlah besar dan hasil pekerjaannya merupakan fasilitas publik yang akan digunakan para siswa. Masyarakat berhak mengetahui apakah proses pengadaan dilakukan secara wajar, apakah harga pembelian dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah barang yang dibeli benar-benar sama dengan barang yang kemudian terpasang.
Dugaan permainan harga atau mark-up juga tidak boleh berhenti sebagai isu. Cara paling sederhana untuk mengujinya adalah dengan membuka RAB, membandingkan harga satuan dengan bukti pembelian pada waktu transaksi, memeriksa volume material, menelusuri pembayaran dan kemudian mencocokkannya dengan kondisi fisik di lapangan.
Apabila seluruh angka, volume dan spesifikasi ternyata sesuai, hasil pemeriksaan justru dapat menjadi jawaban bagi publik sekaligus membersihkan pihak-pihak yang disorot. Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan antara dokumen, transaksi dan pekerjaan fisik, temuan tersebut semestinya ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Informasi lain yang juga perlu diklarifikasi menyangkut keterlibatan Ketua Komite SMP 3 Guguak, Armen, yang disebut tidak dilibatkan dalam proses tertentu. Persoalan ini semestinya tidak diselesaikan melalui pernyataan sepihak, melainkan dengan melihat SK, struktur tim, pembagian kewenangan serta dokumen kegiatan sehingga jelas siapa bertugas apa dan sejauh mana kewenangannya.
Sementara itu, keterangan Kepala SMP 3 Guguak, Yosi, yang disebut telah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan juga membutuhkan penjelasan secara utuh. Koordinasi atau konsultasi tidak dengan sendirinya menggantikan fungsi pemeriksaan teknis, administrasi maupun audit terhadap penggunaan anggaran. Karena itu, publik tetap membutuhkan dokumen dan penjelasan yang dapat diuji.
Proyek pendidikan bukan hanya soal bangunan yang terlihat bagus dari luar.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan volume dan mutu pekerjaan sebagaimana direncanakan. Apalagi revitalisasi tersebut menyangkut 20 ruang yang nantinya digunakan siswa dan guru dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.
Atas dasar itu, proyek SMP 3 Guguak layak diperiksa secara menyeluruh dan objektif. Pemeriksaan dapat dimulai dari dokumen perencanaan, RAB, SK tim swakelola, mekanisme pengadaan, daftar pemasok, nota atau faktur pembelian, bukti pembayaran, volume material hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Jika seluruh proses ternyata berjalan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan akan memberikan kepastian bahwa anggaran sekitar Rp3,8 miliar tersebut telah dikelola sebagaimana mestinya. Tetapi apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka temuan tersebut harus menjadi dasar evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi menegaskan, informasi mengenai dugaan penggunaan material lama, ketidaksesuaian spesifikasi, pengadaan material, dugaan rangkap peran serta kemungkinan ketidakwajaran harga dalam tulisan ini masih berupa informasi yang membutuhkan verifikasi dan pembuktian resmi. Tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan maupun informasi awal.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Kepala SMP 3 Guguak Yosi, Ketua Komite Armen, tim swakelola, pengawas, pemasok, Pemerintah Kabupaten Solok, Inspektorat serta pihak terkait lainnya. Setiap klarifikasi yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam menjaga pemberitaan tetap berimbang, faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bersambung...
TIM MEDIA
Posting Komentar